NILAI KELULUSAN DIUSULKAN PROPORSIONAL

JAKARTA - Nilai kelulusan siswa SMP/SMA sederajat harus proporsional. Ujian nasional jangan dijadikan sebagai penentu utama kelulusan siswa. Aspek lain, seperti kemampuan siswa selama belajar, ujian sekolah, dan perilaku siswa, perlu dipertimbangkan secara proporsional.
”Jangan lagi UN jadi yang paling besar bobotnya dalam penentuan kelulusan siswa. Penilaian hasil evaluasi itu mesti saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan” kata S Hamid Hasan, ahli evaluasi pendidikan dari Universitas Pendidikan Bandung, yang dihubungi dari Jakarta, Minggu (10/1/2010).
Menurut Hamid, sinyal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyempurnakan UN merupakan angin segar untuk keluar dari berlarut-larutnya masalah UN yang menghambat penyediaan layanan pendidikan berkualitas.
”Asal jangan sekadar untuk pernyataan politik. Kita harus benar-benar memikirkan kualitas lulusan seperti apa yang ingin dihasilkan dari sekolah? Tentu yang berkualitas secara keseluruhan, bukan hanya karena mengejar nilai UN,” jelas Hamid.

Peta pendidikan
Pendapat senada dikemukakan Elin Driana, Koordinator Education Forum. Meskipun UN ulang merupakan salah satu kebijakan yang baik untuk siswa, persoalan UN tidak berhenti di masalah peningkatan teknis pelaksanaan.
”Penyelenggaraan UN yang berjalan selama ini perlu dievaluasi dan disempurnakan. Pemerintah juga harus memperlihatkan peta pendidikan saat ini serta intervensi apa yang akan dilakukan pemerintah untuk sekolah-sekolah yang belum mencapai standar,” kata Elin.
Secara terpisah, Fraksi PDI-P Komisi X DPR mendesak supaya penentuan kelulusan siswa dinilai dengan mengombinasikan keempat syarat dengan pembobotan dan tidak saling memveto. ”Untuk teknisnya kita serahkan ke Kementerian Pendidikan Nasional,” kata Dedy S Gumilar, anggota Komisi X DPR.
Untuk penyelenggaraan UN tahun 2010, kata Dedy, pemerintah mengajukan dana senilai Rp 562 miliar.
Mengenai penilaian kelulusan siswa dengan pembobotan keempat persyaratan, Hamid mengatakan bisa saja dilakukan untuk jangka pendek, dengan tetap tidak menjadikan UN faktor terbesar penentuan kelulusan UN. Tetapi yang ideal, UN mesti dipakai betul sebagai pemetaan pendidikan dan menjadi umpan balik bagi sekolah yang dibantu penuh pemerintah untuk meningkatkan layanan pendidikan.


Sumber: kompas.com