SIKAP PRESIDEN SOAL UN PERLU DIAPRESIASI, TAPI....

JAKARTA — Sudah semestinya persoalan Ujian Nasional (UN) menjadi perhatian besar dan diambil alih oleh Presiden RI. Pasalnya, putusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta perbaikan kualitas sistem pendidikan nasional (sisdiknas) terkait UN memang ditujukan, terutama kepada Presiden RI.
Demikian tanggapan tersebut dilontarkan oleh Koordinator Education Forum (EF) Suparman terkait digelarnya rapat terbatas oleh Presiden RI mengenai pendidikan dan kesehatan di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (7/1/2010) siang.
"Selama ini sebetulnya kompetensi Mendiknas tidak bisa penuh untuk menyatakan UN jalan terus atau tidak, bahkan kalau Mendiknas melakukan itu sebetulnya malah memperburuk citra pemerintahan SBY," ujar Suparman.
Suparman menambahkan, turun tangannya Presiden SBY serta menawarkan opsi tentang UN adalah satu langkah yang perlu diapresiasi. "Hanya saja, dalam tataran teknis nanti kalau bisa jangan yang sudah disampaikan oleh Mendiknas atau BSNP, percuma saja," kata Suparman.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam pidato pengantar rapat terbatas tersebut, Presiden RI SBY mengemukakan bahwa UN bukan satu-satunya alat ukur yang bisa ditentukan atau dipilih. Akan tetapi, hal itu dapat dipadukan aspek-aspek lain.
Oleh sebab itu, kata Presiden SBY, ada dua opsi yang dipertimbangkan bersama-sama. Dua opsi itu adalah UN sebagai ukuran pertama. Namun, pada saat siswa gagal, ada prosedur UN ulangan.
"Adapun opsi kedua adalah kembali ke model Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) zaman dulu. Tentu, ini harus ada pembaruan. Sebab, UN merupakan aliran dari undang-undang yang berlaku, yaitu UN yang kita pilih," ujar Presiden.

Sumber: kompas.com