KECURANGAN UJIAN NASIONAL DIIDENTIFIKASI

JAKARTA - Kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional tahun-tahun sebelumnya diidentifikasi, baik modus maupun sekolah pelakunya. Berdasarkan hasil identifikasi ini, bisa dilakukan langkah-langkah pencegahan agar kasus serupa tak terulang kembali.
”Semua pihak ingin semua sekolah dan daerah melaksanakan ujian nasional secara jujur supaya hasilnya murni,” kata Djemari Mardapi, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, di Jakarta, Selasa (19/1).
Dalam upaya mencapai UN kredibel, Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional ditugaskan untuk memetakan hasil UN dan kejujuran menurut sekolah, provinsi, kota/kabupaten.
Selain melakukan identifikasi, lanjut Djemari, pengawasan dalam penyelenggaraan ujian nasional jenjang SMA/MA tahun ini diperketat. Demikian juga peran perguruan tinggi dalam tim pemantau independen untuk pelaksanaan UN tingkat SMP dan SMK.
”Jika tahun lalu perguruan tinggi cuma pengamat, tahun ini mereka sebagai pengawas yang bisa masuk ruang kelas jika dibutuhkan. Dalam pengarahan kepada guru-guru pengawas ruangan, perguruan tinggi juga terlibat,” kata Djemari.

DIY paling bersih
Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Madiun mengatakan, untuk mencegah terjadinya kecurangan UN, pengawasan dan pengamanan akan diperketat mulai dari penggandaan soal, distribusi soal, pelaksanaan ujian di setiap ruang ujian, sampai penilaian.
”Pengawasan UN di semua tahapan akan diperketat,” kata Mendiknas seusai menyosialisasi pelaksanaan UN kepada para bupati yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Madiun, Senin (18/1) malam.
Pada kesempatan tersebut, Menteri memaparkan hasil evaluasi UN di seluruh provinsi di Indonesia dari sisi jumlah kecurangan yang terjadi. Dari pemaparan itu, pelaksanaan UN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta paling bersih karena sedikit terjadi kecurangan. Sebaliknya, provinsi yang pelaksanaan UN paling banyak terjadi kecurangan adalah Gorontalo.

Anggaran terbatas
Di Surabaya, Koordinator Pelaksana Pengawas UN SMA/MA dan Tim Pemantau Independen UN SMP Jawa Timur Syafsir Akhlus mengatakan, karena keterbatasan anggaran, bantuan pengawasan UN dari perguruan tinggi untuk SMA dan SMP tidak mencakup semua sekolah. ”Kendatipun demikian, pengawas perguruan tinggi negeri tetap bersungguh-sungguh memantau pelaksanaan UN 2010,” ujarnya.
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengalokasikan anggaran Rp 10,9 miliar untuk pengawasan dan pemindaian UN di Jawa Timur ditambah Rp 2,2 miliar untuk tim pemantau independen. Untuk itu, BSNP mengharapkan setiap sekolah diawasi dua orang dari perguruan tinggi. Tahun sebelumnya, setiap sekolah diawasi satu orang dengan anggaran keseluruhan Rp 8,2 miliar.
Sementara itu, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Priyo Suprobo mengatakan, akan sangat baik bila ada satuan tugas pengawas UN dari masyarakat yang benar-benar peduli pada kejujuran. Selain cakupannya lebih luas, anggaran yang dikeluarkan lebih hemat karena kemungkinan pengawasan dilakukan para relawan. Bila ada satuan tugas dari masyarakat, kata Priyo, sesungguhnya tidak perlu ada pengawas dari perguruan tinggi.

Sumber: kompas.com