RSS FEED 
TWITTER
Jakarta - Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bersama Pusat Perbukuan Depdiknas melaksanakan penilaian terhadap 24 buku teks pelajaran tahun 2010 untuk mata pelajaran agama, kewarganegaraan dan bahasa asing tingkat SD, SMP, SMA dan SMK.
"Penilaian buku teks pelajaran ini dilaksanakan setelah melihat permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengadaan buku pelajaran dan buku pengayaan pada setiap tahun ajaran baru, yakni rendahnya mutu buku serta terbatasnya akses peserta didik terhadap buku bermutu," kata anggota BSNP, Prof Edy Tri Baskoro di sela-sela kegiatan penilaian buku teks pelajaran di Jakarta, Sabtu.
Selain itu, kendala luasnya wilayah dan kondisi geografis dan masih langkanya toko-toko buku di berbagai pelosok tanah air menjadikan kendala dalam proses pendistribusian buku secara merata," kata Prof Edy yang dalam penjelasannya didampingi Kabid Pengembangan Naskah dan Pengendalian Mutu Buku Pusat Perbukuan Depdiknas, Wahyu Trihartati.
Edy lebih lanjut mengatakan, hasil penilaian tersebut diharapkan menjadi acuan wajib bagi peserta didik dan pendidik dalam proses pembelajaran karena buku yang dinyatakan lolos berarti telah memenuhi berbagai aspek penilaian, diantaranya materi, penyajian, bahasa, keterbacaan dan kegrafikan,
Sementara itu, Wahyu Trihartati mengatakan, kegiatan penilaian buku sudah dimulai sejak tahun 2004 dimana hasil penilaian buku teks pelajaran pada tahun 2004 dan 2005 menunjukkan beberapa indikator, yakni hanya sekitar 50 persen buku memenuhi persyaratan untuk digunakan di sekolah, tingkat kepemilikan buku untuk tingkat SD belum mencapai rasio yang ideal , buku teks pelajaran dijadikan sebagai buku sekali pakai, serta harga jual buku yang mahal.
Khusus untuk buku-buku pengayaan, saat ini jauh lebih mudah mendapatkannya dibandingkan dengan buku teks pelajaran, walau kendali mutu buku pengayaan masih belum memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, katanya.
Lebih lanjut Prof Edy mengatakan, BSNP sejak tahun 2007 hingga 2009 sudah terlibat langsung dalam penilaian buku pelajaran sebagai badan independen mitra pemerintah dalam penilaian buku pelajaran.
"Sedikitnya 3258 buku teks sejak tahun 2007 hingga kini sudah melewati proses penilaian untuk dijadikan rekomendasi ke sekolah-sekolah. BSNP dalam proses penilaian selalu melibatkan unsur ahli sesuai dengan kompetensi mata pelajaran, ahli bahasa, serta wakil dari guru mata pelajaran," katanya.
Ia mengatakan, dari tahun ke tahun jumlah peminat untuk mengikuti proses penilaian buku teks pelajaran terus meningkat tidak hanya dari kalangan penerbit tetapi juga guru dan dosen.
Wahyu Trihartati menambahkan, sejak pemerintah meluncurkan program Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai upaya menekan tingginya harga penjualan buku, maka bersamaan dengan itu jumlah penulis buku pelajaran juga meningkat.
"Banyak dari guru-guru penulis buku teks menyerahkan hak ciptanya ke Pusat Perbukuan untuk kemudian dimasukkan sebagai BSE sehingga sekolah bisa mengunduh serta mencetak dengan biaya yang lebih murah," katanya.
Sebanyak 24 buku teks pelajaran meliputi buku agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu tingkat SD, SMP, SMAk/SMK, buku Kewarganegaraan tingkat SMA/MA/SMK, buku Bahasa Arab, Bahasa Jerman, Bahasa Prancis, Bahasa Mandarin dan Bahasa Jepang seluruhnya untuk tingkat SMA/MA/SMK.
"Penilaian buku teks pelajaran ini dilaksanakan setelah melihat permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengadaan buku pelajaran dan buku pengayaan pada setiap tahun ajaran baru, yakni rendahnya mutu buku serta terbatasnya akses peserta didik terhadap buku bermutu," kata anggota BSNP, Prof Edy Tri Baskoro di sela-sela kegiatan penilaian buku teks pelajaran di Jakarta, Sabtu.
Selain itu, kendala luasnya wilayah dan kondisi geografis dan masih langkanya toko-toko buku di berbagai pelosok tanah air menjadikan kendala dalam proses pendistribusian buku secara merata," kata Prof Edy yang dalam penjelasannya didampingi Kabid Pengembangan Naskah dan Pengendalian Mutu Buku Pusat Perbukuan Depdiknas, Wahyu Trihartati.
Edy lebih lanjut mengatakan, hasil penilaian tersebut diharapkan menjadi acuan wajib bagi peserta didik dan pendidik dalam proses pembelajaran karena buku yang dinyatakan lolos berarti telah memenuhi berbagai aspek penilaian, diantaranya materi, penyajian, bahasa, keterbacaan dan kegrafikan,
Sementara itu, Wahyu Trihartati mengatakan, kegiatan penilaian buku sudah dimulai sejak tahun 2004 dimana hasil penilaian buku teks pelajaran pada tahun 2004 dan 2005 menunjukkan beberapa indikator, yakni hanya sekitar 50 persen buku memenuhi persyaratan untuk digunakan di sekolah, tingkat kepemilikan buku untuk tingkat SD belum mencapai rasio yang ideal , buku teks pelajaran dijadikan sebagai buku sekali pakai, serta harga jual buku yang mahal.
Khusus untuk buku-buku pengayaan, saat ini jauh lebih mudah mendapatkannya dibandingkan dengan buku teks pelajaran, walau kendali mutu buku pengayaan masih belum memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, katanya.
Lebih lanjut Prof Edy mengatakan, BSNP sejak tahun 2007 hingga 2009 sudah terlibat langsung dalam penilaian buku pelajaran sebagai badan independen mitra pemerintah dalam penilaian buku pelajaran.
"Sedikitnya 3258 buku teks sejak tahun 2007 hingga kini sudah melewati proses penilaian untuk dijadikan rekomendasi ke sekolah-sekolah. BSNP dalam proses penilaian selalu melibatkan unsur ahli sesuai dengan kompetensi mata pelajaran, ahli bahasa, serta wakil dari guru mata pelajaran," katanya.
Ia mengatakan, dari tahun ke tahun jumlah peminat untuk mengikuti proses penilaian buku teks pelajaran terus meningkat tidak hanya dari kalangan penerbit tetapi juga guru dan dosen.
Wahyu Trihartati menambahkan, sejak pemerintah meluncurkan program Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai upaya menekan tingginya harga penjualan buku, maka bersamaan dengan itu jumlah penulis buku pelajaran juga meningkat.
"Banyak dari guru-guru penulis buku teks menyerahkan hak ciptanya ke Pusat Perbukuan untuk kemudian dimasukkan sebagai BSE sehingga sekolah bisa mengunduh serta mencetak dengan biaya yang lebih murah," katanya.
Sebanyak 24 buku teks pelajaran meliputi buku agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu tingkat SD, SMP, SMAk/SMK, buku Kewarganegaraan tingkat SMA/MA/SMK, buku Bahasa Arab, Bahasa Jerman, Bahasa Prancis, Bahasa Mandarin dan Bahasa Jepang seluruhnya untuk tingkat SMA/MA/SMK.
Sumber: Antara/FINROLL News
0 komentar
Posting Komentar